NASKAH RADIO
No.027/PUROBOYO/LPT/103/X/2018
JAWABAN
BUPATI MADIUN ATAS
PANDANGAN
UMUM FRAKSI – FRAKSI DPRD KABUPATEN MADIUN
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN 2019
Bupati Madiun menyampaikan jawaban atas pandangan umum
fraksi – fraksi DPRD Kabupaten Madiun terhadap APBD tahun 2019, di Gedung DPRD
Kab.Madiun. Jum’at, 12 Oktober 2018.
Menyampaikan pandangan fraksi
Kebangkitan Bangsa oleh Nur Rokhim, S.T, pandangan fraksi Karya Pembangunan
Sejahtera Drs. Masbudi, Fraksi PDI Perjuangan Sarwo Edi, Fraksi Partai Demokrat
Drs. Slamet dan fraksi Gerindra Saudara Leli Hardyarini, S.E.
Pertanyaan saran dan himbauan terhadap RAPBD tahun 2019
sebagai berikut :
A. Jawaban untuk fraksi Kebangkitan Bangsa.
Penurunan
Pendapatan Asli Daerah
Target Pendapatan Asli Daerah pada APBD tahun 2019 bila dihadapkan dengan pendapatan Asli daerah pada perubahan APBD tahun Anggaran 2018 mengalami penurunan sebesar 7 milyar 803 juta 487 ribu R26 rupiah 80 sen, penurunan tersebut terjadi pada lain – lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi ; klaim BPK sebesar 6 Milyar 253 Juta 217 Ribu 24 Rupiah, hasil penerimaan lain – lain sebesar 1 Milyar 175 Juta, penjualan aset daerah berupa penjualan kendaraan dinas roda 4 , bongkaran gedung dan peralatan kantor sebesar 245 juta 770 ribu 200 Rupiah. Karena Penerimaan Pendapatan tersebut di atas tidak bisa di jadikan dasar sebagai potensi Penerimaan di Tahun 2019.
Target Pendapatan Asli Daerah pada APBD tahun 2019 bila dihadapkan dengan pendapatan Asli daerah pada perubahan APBD tahun Anggaran 2018 mengalami penurunan sebesar 7 milyar 803 juta 487 ribu R26 rupiah 80 sen, penurunan tersebut terjadi pada lain – lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi ; klaim BPK sebesar 6 Milyar 253 Juta 217 Ribu 24 Rupiah, hasil penerimaan lain – lain sebesar 1 Milyar 175 Juta, penjualan aset daerah berupa penjualan kendaraan dinas roda 4 , bongkaran gedung dan peralatan kantor sebesar 245 juta 770 ribu 200 Rupiah. Karena Penerimaan Pendapatan tersebut di atas tidak bisa di jadikan dasar sebagai potensi Penerimaan di Tahun 2019.
B. Jawaban untuk fraksi Karya Pembangunan Sejahtera dan fraksi
PDI Perjuangan beserta fraksi Partai Demokrat.
Belanja
barang dan jasa lebih besar dari belanja modal dikarenakan adanya juknis
terhadap dana yang bersifat spesifik grand seperti DAK, DBHCHT, pajak rokok dan
DID yang mekanisme kegiatan sudah ditentukan dari pemerintah pusat.
C. Jawaban untuk fraksi Karya Pembangunan Sejahtera
Bidang
Infrastuktur
Dalam rangka menciptakan keindahan wilayah perkotaan khususnya wilayah pusat pemerintahan kedepan untuk penanganan saluran drainase dan trotoar akan memakai produk pabrikan secara keseluruhan guna mempermudah dalam pengendalian mutu dan kualitas.
Dalam rangka menciptakan keindahan wilayah perkotaan khususnya wilayah pusat pemerintahan kedepan untuk penanganan saluran drainase dan trotoar akan memakai produk pabrikan secara keseluruhan guna mempermudah dalam pengendalian mutu dan kualitas.
D. Jawaban untuk fraksi Karya Pembangunan Sejahtera dan Partai
Gerindra.
Penyertaan modal kepada BUMD PDAM tahun 2019 direncanakan
untuk kegiatan:
1. Progam hibah air minum pemasangan sambungan baru gratis bagi masyarakat
1. Progam hibah air minum pemasangan sambungan baru gratis bagi masyarakat
berpenghasilan
rendah se wilayah kabupaten madiun sebanyak 1.500 sambungan rumah.
2. Terkait cakupan layanan air bersih PDAM kabupaten madiun sampai dengan tahun 2018
2. Terkait cakupan layanan air bersih PDAM kabupaten madiun sampai dengan tahun 2018
adalah sebasar
51,28 % dari seluruh wilayah kabupaten madiun.
3. Kontribusi pendapatan Asli daerah dari PDAM kabupaten madiun mengalami peningkatan
3. Kontribusi pendapatan Asli daerah dari PDAM kabupaten madiun mengalami peningkatan
dari tahun ke
tahun adapun jumlah keseluruhan pendapatan asli daerah yang telah
disetorkan PDAM
kepada pemerintah sebesar 8 Milyar 195 Juta 998 Ribu 213 Rupiah.
E.
Jawaban untuk fraksi Demokrat dan
Partai Gerindra
1.
Terkait honorer eks k2 dengan usia
lebih dari 35 tahun, saran akan kami perhatikan untuk disampaikan ke badan
kepegawaian negara guna bahan kebijakan pemerintah pusat.
2.
Pemberian Insentif untuk Guru tidak
tetap dan pegawai tidak tetap
3.
Pelayan PLN
4.
RSUD Caruban dan RSUD Dolopo
Sesuai Permenkes Nomor 56 Tahun 2014 tentang klasifikasi dan perijinan rumah sakit tipe B
Sesuai Permenkes Nomor 56 Tahun 2014 tentang klasifikasi dan perijinan rumah sakit tipe B
5.
Pelayanan Kesehatan BPJS.
F.
Jawaban untuk Fraksi PDI Perjuangan
1. Agenda pembangunan Nasional
2. Belanja Hibah dan Bansos
3. Penurunan Retribusu daerah
4. Peranan BUMDES dalam menunjang pengembangan pariwisata
5. Lumbung pangan
6. Pembangunan embung kresek, embung ngetos dan waduk tugu
7. Pendidikan dan pelatihan tenaga kerja
8. Penyertaan modal BUMD
1. Agenda pembangunan Nasional
2. Belanja Hibah dan Bansos
3. Penurunan Retribusu daerah
4. Peranan BUMDES dalam menunjang pengembangan pariwisata
5. Lumbung pangan
6. Pembangunan embung kresek, embung ngetos dan waduk tugu
7. Pendidikan dan pelatihan tenaga kerja
8. Penyertaan modal BUMD
Dalam
hal menanggapi dari fraksi demokrat tentang
1. Mall pelayanan publik
2. Bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan parpol
3. Belanja tidak terduga
4. Aset daerah
1. Mall pelayanan publik
2. Bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan parpol
3. Belanja tidak terduga
4. Aset daerah
Sedangkan dalam hal pengawasan dan
evaluasi bantuan perawatan pertanian dan perkebunan diadakan pembinaan oleh
petugas PPL, dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan
tenaga kependidikan melalui bimtek, work shop dan kompetensi, untuk bidang
kesehatan didukung oleh 2 rumah sakit dan 26 pukesmas beserta 58 pukesmas
pembantu dan bidang lingkungan hidup dilaksanakan progam pengendalian
pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, progam pengelola ruang terbuka hijau
( RTH ), progam pengembangan kinerja pengolahan sampah, progam perlindungan
fungsi pengendalian pencemaran lingkungan hidup.
( Dedi)