NASKAH RADIO
No.028/PUROBOYO/LPT/278/XI/2019
Sambangi LKPP untuk
Percepatan Pengadaan
Barang dan Jasa di Pemkab
Madiun
Wakil Bupati Madiun H.
Hari Wuryanto bersama beberapa pimpinan OPD sambangi kantor pusat LKPP di
Jakarta Senin, 15 November 2019. Adapun pimpinan OPD yang ikut dalam pertemuan
ini, yaitu Dinas PU, Dinas Pendidikan, Dinas Kominfo, Dinas Perhubungan,
Direktur RSUD, Inspektorat dan perwakilan Camat Kabupaten Madiun.
Sesuai petunjuk Presiden
RI Joko Widodo, kabupaten kota harus segera memulai pelaksanaan
pengadaan barang/jasa setelah pagu anggaran dari kementerian/lembaga ditetapkan
atau setelah rencana kerja dan anggaran perangkat daerah disetujui oleh DPRD
sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Wakil Bupati Madiun mengatakan
bahwa kunjungan ke LKPP hakekatnya rangkaian atau lanjutan dari acara yang
telah laksanakan, dimana beberapa minggu yang lalu dengan narasumber dari LKPP,
Pemkab Madiun telah melakukan pembinaan sekaligus Bimtek kepada pejabat
struktural eselon III, para sekertaris, bendahara pengeluaran dan pengelola
pengadaan barang/jasa di lingkup Pemkab Madiun.
Adapun pembahasan yang
dilakukan dalam pertemuan ini yaitu masalah perencanaan pengadaan, probity
advice dan implementasi pelayanan hukum, integrasi sistem teknologi informasi
pengadaan barang/jasa, swakelola dalam mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa,
Pemberdayaan UMKM dalam turut serta berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa.
Dalam pertemuan
langsung diterima oleh kepala LKPP Dr. Ir Roni Dwi Susanto, M.Si, mengatakan
bahwa sudah mengutus setiap pejabat LKPP yang siap mendampingi dalam pertemuan
ini. Memang Presiden RI memberikan intruksi pada saat Rakornas, untuk setiap
kabupaten/kota segera melakukan pengadaan barang/jasa, dengan tujuan dan maksud
mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2020,
meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan peran
UMKM dan meningkatkan pelaku usaha nasional. Sehingga pelaksanaan
pembangunan nasional dan peningkatan pelayanan publik dapat segera dirasakan
manfaatnya oleh masyarakat. ( Humas kab )