GALERI PUROBOYO

Senin, 07 Agustus 2017

Bupati & DPRD Menandatangani Keputusan Bersama



NASKAH RADIO
No.027/PUROBOYO/LPT/62/VII/2017


BUPATI DAN DPRD KABUPATEN MADIUN MENANDATANGANI KEPUTUSAN BERSAMA PERTANGGUNGJAWABAN APBD TAHUN 2016




Rapat Paripurna Pembahasan Raperda  tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016  telah memasuki tahap akhir dengan agenda keputusan bersama  DPRD dan Bupati Madiun// rapat dipimpin  Ketua DPRD Drs. Djoko Setiyono dihadiri Wakil Ketua DPRD, Ketua Fraksi, Ketua Komisi, Ketua Badan dan anggota DPRD, Bupati Madiun, Wakil Bupati, Forkopimda, Sekda, Asisten, Staf Ahli, Inspektur, Kepala OPD dan Direktur BUMD //
Hasil pembahasan badan anggaran  DPRD telah mencerminkan pandangan fraksi-fraksi  maka, Raperda  pertanggungjawaban   APBD   tahun 2016  di setujui dan di tetapkan menjadi Perda yang difinitif // keputusan bersama tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 tersebut, telah di tandatangani oleh Bupati Madiun dan Ketua DPRD Kabupaten  Madiun, Kamis 13 Juli 2017 di Gedung DPRD Kabupaten Madiun
Dalam rapat paripurna, Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos  mengatakan, Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2016 dapat diselesaikan tepat waktu. Beberapa hal yang harus dirumuskan bersama-sama yaitu tentang tindak lanjut temuan atas hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, terhadap pemeriksaan Laporan Keuangan tahun 2016.// Penganggaran Program dan Kegiatan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan peruntukannya, kemudian Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan penyelesaian piutang//  hal tersebut harus dicermati bersama, demi kemajuan Pemerintah Kabupaten Madiun serta untuk tetap mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).//
Lebih lanjut Bupati Madiun mengatakan agenda Perubahan APBD tahun 2017, akan segera diawali dengan KUA PPAS Perubahan, meningkatkan koordinasi di jajaran SKPD dengan instansi vertikal, kemudian  konsultasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan antar pemerintah daerah, serta menyikapi atas informasi terkait APBN yang dapat berdampak pada APBD, khususnya sumber dana yang berasal dari pemerintah pusat.//