BUPATI MADIUN MENCANANGKAN
KAMPUNG KB
Bupati Madiun H. Muhtarom,
S.Sos berkenan mencanangkan Kampung KB di Dusun Gligi, Desa Kepel, Kec. Kare ditandai
dengan pemukulan gong dan penandatanganan komitmen bersama dalam rangka
mendukung program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
(KKBPK) di Kab. Madiun Tahun 2016.
Kepala Desa
Kepel Sungkono melaporkan, bahwa tujuan diselenggarakannya kegiatan Pencanangan
Kampung KB adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat
kampung melalui program Kependudukan, KB dan pembangunan keluarga serta
pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil yang
berkualitas.
Selain itu
juga untuk meningkatkan peran pemerintah, pemerintah daerah, lembaga non
pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, pendampingan dan pembinaan
masyarakat untuk menyelenggarakan program kependudukan, KB, pembangunan
keluarga meningkatkan kesadaran
masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan, meningkatkan jumlah
peserta KB aktif modern, meningkatkan ketahanan keluarga melalui program Bina
Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja , Bina Keluarga Lansia, dan Pusat
Informasi dan Konseling Remaja, meningkatkan pemberdayaan keluarga melalui
program UPPKS, menurunkan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan rata-rata lama sekolah
penduduk usia sekolah, meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan kampung,
meningkatkan sanitasi dan lingkungan kampung yang sehat dan bersih,
meningkatkan kualitas keimanan para remaja/mahasiswa dalam kegiatan keagamaan
(pesantren, kelompok obadah/kelompok doa/ceramah keagamaan) di kelompok PIK
KRR/Remaja, meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air para
remaja/mahasiswa dalam kegiatan sosial budaya (festival seni dan budaya dan
lain-lain) di kelompok PIK KRR/Mahasiswa dan seterusnya.
Dilaporkan pula bahwa,
Dsn. Ngligi Ds. Kepel Kec.Kare merupakan daerah terpencil/tepian hutan,
rendahnya tingkat Pendidikan, tingginya jumlah kelurga Pra Sejahtera dan KS I,
rendahnya Kesertaan Ber KB, rendahnya Peserta KB Aktif MKJP, tingginya Unmet
Need, tingginya perkawinan dengan usia istri < 20 tahun, dan aspek
pembangunan yang lainya yang relatif masih tertinggal. Dengan di tunjuknya Dsn.
Gligi Ds. Kepel Kec. Kare sebagai Kampung KB Kades Sungkono berharap nantinya
dapat menambah semangat untuk berupaya mengejar ketertinggalan dalam berbagai
sektor pembangunan. Dan nantinya akan lebih maju di masa yang akan datang,
terutama dalam Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pemberdayaan Ekonomi. Kepala
Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Dwi Lestyawardani dalam sambutannya antara
lain mengatakan, bahwa Pencanangan Kampung KB di desa-desa terpencil adalah
untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat secara merata. Melalui Kampung KB ini pula diharapkan
kesenjangan kesejahteraan dapat dikurangi. Selama 5 tahun kedepan diharapkan
setiap kecamatan aka nada kampung KB utamanya di desa yang terpencil. Sedangkan
untuk pendanaannya masing-masing desa bisa menganggarkan dalam APBDes yang
besarnya disesuaikan dengan kebutuhan. Hal ini penting mengingat tujuan program
KB adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perencanaan yang
matang. Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos dalam sambutannya mengatakan, bahwa
mustahil keberhasilan pembangunan dapat tercapai tanpa di dukung dengan
keberhasilan pengendalian penduduk. Sesukses apapun pembangunan yang kita capai
apabila kita gagal mengendalikan jumlah penduduk, maka akan berakhir dengan
kesia-siaan. Oleh karena itu, dapatlah dipahami bahwa kita harus benar-benar
mendukung program Kependudukan dan KB. Dalam rangka mensukseskan agenda
prioritas pembangunan (nawacita), terutama pada agenda prioritas nomor 5 yaitu
“Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” melalui pembangunan
Kependudukan dan Keluarga Berencana terdapat 6 ( enam ) sasaran strategis BKKBN
yang harus diwujudkan, yaitu : Menurunkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk
tingkat nasional dari 1,38% tahun 2015 menjadi 1,21 % tahun 2019; Menurunnya
total fertility rate ( tfr ) per perempuan usia reproduksi dari 2,37 menjadi
2,28; Meningkatnya contraceptive prevalence rate ( cpr ) semua metode dari
65,2% menjadi 66 %; Menurunnya kebutuhan ber-kb tidak terlayani / unmet need
dari jumlah pasangan usia subur 10,6% menjadi 9,91%; Menurunnya age specific
fertility rate ( asfr ) dari 46 menjadi 38 per 1.000 perempuan kelompok umur
15-19 tahun; dan Menurunnya persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari
wanita usia subur dari 7,1% tahun 2015 menjadi 6,6 % tahun 2019. Pemkab. Madiun
melalui Badan KB dan PP harus dapat melakukan berbagai langkah penguatan
program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) .
 |
 | |
